} .leaderboard{ padding-top: 20px; margin-bottom: -10px; }

Trump Berencana Mengeluarkan Perintah Eksekutif yang Menjadikan Kripto Prioritas Nasional

Trump Berencana Mengeluarkan Perintah Eksekutif yang Menjadikan Kripto Prioritas Nasional

Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan akan menandatangani perintah eksekutif yang menjadikan kripto sebagai prioritas nasional, yang mungkin dilakukan segera setelah ia kembali menjabat pada 20 Januari.

Menurut laporan Bloomberg pada 17 Januari, mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut, bahwa perintah ini akan mengarahkan lembaga pengawas untuk bekerja sama dengan industri. Perintah tersebut juga bisa mencakup pembentukan dewan kripto untuk mengadvokasi kebijakan yang diinginkan industri.

Perintah tersebut kemungkinan akan ditandatangani pada 20 Januari, hari pertama Trump kembali sebagai presiden, tetapi belum final dan masih dapat berubah sebelum diumumkan ke publik, menurut laporan itu.

Trump secara luas diduga tengah merencanakan perintah eksekutif terkait kripto pada hari pertama, mengingat industri lokal memberikan dukungan besar pada kampanyenya. Presiden yang akan datang ini berjanji bahwa AS akan menjadi “Crypto Capital.”

The New York Times juga melaporkan pada 16 Januari bahwa eksekutif kripto telah memberikan masukan kepada “Crypto czar” Trump, David Sacks, terkait perintah eksekutif yang mencakup berbagai aspek kebijakan kripto.

The Washington Post melaporkan pada 13 Januari bahwa Trump diperkirakan akan menandatangani beberapa perintah eksekutif pada 20 Januari yang mencakup penghentian de-banking kripto dan pencabutan kebijakan akuntansi bank yang mewajibkan bank yang memegang kripto untuk mencatat aset digital tersebut sebagai kewajiban.

Bloomberg juga melaporkan bahwa arahan untuk lembaga pemerintah agar meninjau kembali kebijakan kripto mereka dan membekukan litigasi terkait kripto masih dalam pembahasan, begitu pula rencana pembentukan cadangan Bitcoin untuk pemerintah guna menyimpan aset yang telah disita.

Reuters melaporkan pada 15 Januari bahwa Securities and Exchange Commission (SEC) di bawah pemerintahan Trump dapat meninjau kembali kasus-kasus terkait kripto dan menghentikan kasus yang tidak melibatkan tuduhan penipuan.

Para pengacara industri juga memperkirakan bahwa SEC akan segera meninggalkan kasus-kasus terkait kripto mereka.

Kepala bagian hukum Ripple Labs, Stuart Alderoty, mengatakan pada 15 Januari bahwa tindakan hukum yang telah lama dilakukan regulator terhadap perusahaan tersebut “kemungkinan besar akan dihentikan oleh pemerintahan berikutnya” setelah regulator mengajukan argumen ke pengadilan banding.

Sementara itu, para pendukung kripto mendukung gagasan bahwa AS memegang cadangan Bitcoin, dengan klaim bahwa ini bisa menjadi lindung nilai terhadap inflasi dan membantu mengurangi utang negara.

Data Arkham Intelligence menunjukkan bahwa AS memegang hampir $20,3 miliar dalam berbagai mata uang kripto yang disita dalam investigasi kriminal, $19,8 miliar dari jumlah tersebut adalah Bitcoin yang disita.

Sebuah RUU yang diajukan oleh Senator Cynthia Lummis menyebutkan bahwa Departemen Keuangan harus membeli 1 juta BTC, yang akan memakan biaya setidaknya $100 miliar, mengingat harga Bitcoin saat ini sekitar $100.200.

Sumber: Cointelegraph