} .leaderboard{ padding-top: 20px; margin-bottom: -10px; }

Pemerintah Rusia Membuat Platform Penyelesaian Stablecoin Antara Negara Sahabat

Pemerintah Rusia Membuat Platform Penyelesaian Stablecoin Antara Negara Sahabat

Stablecoin dapat dipatok ke beberapa instrumen yang diakui secara umum, misalnya, emas, yang nilainya jelas dan dapat diterima untuk semua pihak yang terlibat,” kata Alexey Moiseev.

Kementerian Keuangan Rusia dilaporkan telah memulai membuat platform penyelesaian stablecoin dengan pemerintah negara-negara “bersahabat” untuk membangun platform pembayaran berbasis stablecoin.

Menurut laporan Selasa dari kantor berita milik negara Rusia TASS, Wakil Menteri Keuangan Alexey Moiseev mengatakan pemerintah sedang mencari cara untuk menciptakan platform penyelesaian untuk menghindari penggunaan dolar AS dan euro. Menteri keuangan dilaporkan mengatakan pemerintah Rusia perlu memberlakukan peraturan tambahan untuk memberlakukan platform antara Rusia dan negara-negara sahabat, mungkin termasuk China, Belarusia dan Korea Utara.

“Kami menawarkan instrumen tokenized yang dapat diterima bersama yang akan digunakan pada platform ini, yang pada dasarnya adalah platform kliring yang saat ini kami kembangkan dengan negara-negara,” kata Moiseev. “Stablecoin dapat dipatok ke beberapa instrumen yang diakui secara umum, misalnya, emas, yang nilainya jelas dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.”

Rusia telah menjadi sasaran sanksi berat yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa menyusul invasi negara itu ke Ukraina pada Februari. Uni Eropa mengumumkan pada bulan Maret bahwa mereka berencana untuk menghapus banyak bank Rusia dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, atau SWIFT, sistem pesan, dan Kantor Pengawasan Aset Asing AS menambahkan beberapa entitas dan warga negara Rusia ke dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus.

Di tengah perang di Ukraina, laporan menunjukkan bahwa pejabat Rusia telah mengeksplorasi penggunaan cryptocurrency untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan. Pada bulan Juli, Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang melarang aset digital sebagai pembayaran menjadi undang-undang, tetapi bank sentral negara itu dilaporkan telah mempertimbangkan untuk menggunakan crypto untuk pembayaran lintas batas.

Sumber: Cointelegraph