Penduduk China Sekarang Dapat Mewariskan Cryptocurrency Mereka

Penduduk China Sekarang Dapat Mewariskan Cryptocurrency Mereka

China dan Hukum Warisan Crypto

Hukum Warisan China mungkin segera diperbarui untuk memasukkan properti internet dan mata uang crypto, termasuk Bitcoin. Draf RUU saat ini sedang ditinjau oleh pemerintah.

Baru-baru ini, parlemen di negeri Pandan ini telah mengungkapkan rancangan hukum perdata pertama, yang mencakup perlindungan hak-hak sipil seperti properti, kepribadian, kontrak, pernikahan, pelanggaran, dan warisan. Paket hukum yang luas diharapkan untuk mempromosikan aturan hukum negara.

Dalam undang-undang tentang warisan, pemerintah China telah memperkenalkan kerangka kerja kunci yang dapat berdampak pada pemilik mata uang digital dan cryptocurrency.

Hukum Warisan

“Hukum Warisan,” yang versi aslinya pertama kali didirikan pada tahun 1985, termasuk pendapatan sipil, perumahan, pohon, peninggalan budaya, dan hak cipta.

Hukum perdata yang baru menggantikan ketentuan di atas. Ini sekarang menetapkan bahwa ketika orang meninggal, warisannya adalah milik hukum pribadi. Ini menyentuh properti internet dan mata uang virtual seperti Bitcoin.

Dovey Wan, mitra pendiri di Primitive Ventures, men-tweet bahwa pengguna harus lebih peduli tentang kunci pribadi Bitcoin mereka daripada hukum perlindungan.

Lixin Zhang, Profesor di Renmin University of China, dilaporkan mengatakan dalam sebuah wawancara dengan China Central Television (CCTV) bahwa versi lama Hukum Warisan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi Tiongkok telah berkembang pesat dan cenderung menuju adopsi teknologi dan industrialisasi.

Kode Sipil Baru untuk Percepat Modernisasi

Draf paket legislatif diajukan ke sesi tahunan legislatif nasional China untuk ditinjau, meskipun masih belum jelas seberapa besar dampaknya terhadap Bitcoin.

Li Zhanshu, ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), menyampaikan laporan kerja tahunan komite sebelumnya hari ini di sesi ketiga NPC ke-13.

Pejabat itu mengatakan bahwa Komite Tetap NPC meminta opini publik pada tujuh kesempatan selama penyusunan kode, yang telah bekerja sejak 2014.

Wang Yi dari Universitas Renmin China berkomentar:

“Memiliki hukum perdata akan menjadi tonggak penting lainnya dalam mengembangkan sistem hukum sosialis dengan karakteristik China. Ini akan sangat meningkatkan modernisasi sistem dan kapasitas pemerintahan Tiongkok. ”

Namun, tidak semua orang setuju bahwa hukum perdata baru akan membawa perubahan signifikan. Beberapa ahli berpendapat bahwa kode tersebut tidak lain dari campuran hukum yang ada, menunjukkan bahwa dampaknya akan minimal.

Sumber: Bitcoinist